Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Nasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 adalah :

wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.

Tupoksi JDIH

Fungsi JDIH sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Keppres Nomor 91 Tahun 1999 tentang JDIH Nasional adalah :

  1. sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;
  2. untuk meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
  3. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi lainnya;
  4. untuk meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

Struktur Organisasi JDIH

Berdasarkan Peraturan Kepala Lemsaneg Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelayanan Hukum, dalam Pasal 7 dan 8 disebutkan bahwa:

  1. JDIH Lemsaneg merupakan anggota JDIH Nasional;
  2. JDIH Lemsaneg melaksanakan penyimpanan dan pengolahan dokumentasi produk hukum yang diterima dari unit kerja di Lemsaneg dan/atau dari Pusat JDIH, serta;
  3. JDIH Lemsaneg melaksanakan penyediaan dan penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara elektronik.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan kunjungi website jdih.lemsaneg.go.id