Jakarta, 2 Mei 2017

Lembaga Sandi Negara dan Badan Keamanan Laut melaksanakan  Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi beberapa aspek kegiatan yaitu jaminan keamanan informasi, pemenuhan perangkat sandi dan pemanfaatan pertukaran informasi. Penandatangan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada bulan Juli tahun 2016. Hadir dalam acara tersebut  Sekretaris Utama Lemsaneg dan Sekretaris Utama Bakamla beserta Pejabat Struktural eselon I dan II dilingkungan Lemsaneg dan Bakamla.

Sekretaris Utama Syahrul Mubarak S.IP, MM dalam sambutannya menegaskan bahwa  keberadaan Badan Keamanan Laut sebagai organisasi pemerintah yang memiliki peranan dalam melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, tentunya tidak lepas dari penggunaan teknologi informasi. Lemsaneg menilai bahwa perlu adanya langkah–langkah pengamanan terkait penggunaan teknologi informasi yang digunakan di lingkungan Badan Keamanan Laut. Syahrul Mubarak menambahkan dengan adanya perjanjian kerja sama ini diharapkan tercipta sinergitas antara Badan Keamanan Laut dan Lembaga Sandi Negara terutama terkait tiga aspek yang menjadi fokus perjanjian kerjasama ini yaitu jaminan keamanan informasi, pemenuhan perangkat sandi dan pemanfaatan pertukaran informasi.

Selanjutnya Sekretaris Utama Bakamla Laksamana Muda TNI Agus Setiadji, S.AP menegaskan bahwa Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan disegani tidak terlepas dari peran negara untuk memperdayakan potensi maritimnya, serta melindungi seluruh wilayah peranan yurisdiksi indonesia agar dapat dikendalikan, dikelola, dijaga, diamankan dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengoptimalkan pelaksanaa tugas fungsinya, tentunya Bakamla tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan, bantuan dan kerjasama dengan pihak lain sangat dibutuhkan khususnya dengan Lembaga Sandi Negara.

Agus Setiadji menambahkan bahwa sesuai dengan undang-undang No.32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Perpres No.178 2014 tentang Badan Keamanan Laut, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bakamla mengedepankan sistem peringatan dini, patroli dan penegakan hukum untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan dilaut.

Semoga perjanjian kerjasama dapat diimplementasikan dengan penuh komitmen sehingga keamanan data dan informasi yang didapatkan bisa mendukung tugas patroli keamanan dan keselamatan diwilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(fad)

Posted in Informasi, Pojok Lemsaneg, Press Release, Topik Utama