Selasa (12/9) bertempat di Ballroom Hotel Pangeran Beach Padang, telah dilaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pemanfaatan sertifikat elektronik dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government) pada pemerintah provinsi sumatera barat. Penandatanganan dilaksanakan oleh Anton Setiyawan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik dan Ali Asmar Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) serta dihadiri oleh Pejabat Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumbar, Forkompimda dan Pejabat Struktural Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Mei 2017. PKS ini terkait penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan sertifikat digital pada layanan pemerintah, penerapan sertifikat elektronik, pemanfaatan sertifikat elektronik pada system pemerintahan berbasis elektronik (e-government) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

Sekda Pemprov Sumbar Dr. H. Ali Asmar, MPd membacakan sambutan Gubernur Sumbar, dalam pidatonya Gubernur berharap dengan PKS ini bisa menginventarisir permasalahan persandian di daerah khusunya sumbar dengan pemerintah pusat.
Gubernur juga berharap Kemendagri dan lemsaneg senantiasa mengupayakan kerjasama untuk meningkatkan peran persandian dalam sinegritas program pemerintah antara pusat dan daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat. “Pemprov Sumbar akan melakukan PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu baik di provinsi ataupun daerah tentunya persandian punya peran yang berdampak pada pelayanan yg tepat waktu dan tidak terkesan sulit dan mahal”, ujarnya.

Selanjutnya Giyanto Awan Sularso, S.Kom, M.M. Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat mewakili Sekretaris Utama Lemsaneg juga sebagai Keynote Speaker Giyanto Awan menambahkan bahwa PKS ini meningkatkan kesadaran pengamanan informasi serta membangun kesamaan pemahaman tentang security awareness dalam penyelenggaraan pengamanan informasi melalui persandian sehingga terciptanya keamanan informasi milik pemerintah di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.
Giyanto Awan menambahkan, bahwa kedepannya Lemsaneg akan bertransformasi menjadi Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN sesuai dengan Perpres Nomer 53 tahun 2017, tentunya diperlukan sinergi antar lembaga baik pusat dan daerah dalam pengelolaan keamanan informasi.

Acara dilanjutkan dengan paparan Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Lembaga Sandi Negara Anton Setiyawan., S.Si., M.M. yang menegaskan bahwa Sertifikat Elektronik merupakan tindak lanjut arahan Presiden sebagai terobosan pelayanan perijinan menuju E-Government. Sertifikat Elektronik ini mempunyai legalitas hukum. Sertifikat digital ini hanya dipergunakan oleh satu orang saja yang dibuat oleh BSrE Lemsaneg dan tidak bisa digandakan atau dipalsukan. Selain memaparkan tentang legalitas Sertifikat Elektronik juga dipaparkan tentang konsep paperless di pemerintahan serta manfaat penggunaan Sertifikat Elektronik. Selanjutnya paparan penerapan pengamanan informasi pada Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) BP Batam oleh James Leonardo. (Fad)

Posted in Berita, Infomedia, Informasi, Topik Utama