Bertempat di Aula Sewaka Mahotama Pemkot Denpasar, Rabu (15/11/2017). Lembaga Sandi Negara dan Pemerintah Kota Denpasar menggelar penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemkot Denpasar.

Penandatanganan dilaksanakan oleh Anton Setiyawan selaku Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Lembaga Sandi Negara dan I Dewa Made Agung selaku Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Acara penandatanganan disaksikan oleh Sekretaris Daerah Pemkot Denpasar Rai Iswara dan di hadiri oleh pejabat struktural Pemkot Denpasar dan Lembaga Sandi Negara. Ruang lingkup PKS ini adalah jaminan keamanan Sistem Elektronik, BSrE memberikan layanan keamanan berupa autentikasi dan integritas data dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Lembaga Sandi Negara.

Sekda Pemkot Denpasar mewakili Walikota dalam sambutannya mengatakan bahwa tingkat kerawanan yang semakin tinggi sehingga perlu melakukan pengamanan terhadap informasi yang dimiliki, tentunya pemanfaatan sertifikat digital yaitu penggunaan tandatangan elektronik ini bisa menjamin keaslian dan keutuhan informasi yang Pemkot Denpasar miliki. Harapan Walikota melalui pidato Sekda bahwa penggunaan sertifikat elektronik dapat diterapkan pada pelayanan perijinan, Informasi produk hukum, Aplikasi tata naskah dinas dan pelayanan publik lainnya yang menggunakan sistem elektronik.

Rai Iswara dalam pidatonya berharap, “Semua pegawai Kota Denpasar mau terus belajar IT, belajar kekinian melalui IT, selain itu untuk Dinas Kominfo diharapkan PKS tidak hanya berhenti sampai saat ini saja, buat sistem yang menyeluruh untuk tindak lanjut PKS”, ujarnya.
Rai juga berharap lemsaneg dapat menjembatani implementasi sertifikat elektronik yang berkaitan dengan instansi lainnya.

Sementara itu Kepala BSrE dalam paparannya menyampaikan bahwa dengan tandatangan elektronik mempercepat proses administrasi pemerintahan tanpa melihat jarak dan waktu. “Tandatangan elektronik dengan sertifikat digital mencegah informasi penting yang di ubah oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan”,tegasnya.
akhir paparan Anton menyampaikan bahwa menurut UU ITE tahun 2008 bahwa penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki sertifikat elektronik.

Dengan PKS ini semoga bisa e-Government yang tentunya dapat meningkatkan kualitas pengamanan teknologi informasi dan komunikasi sehingga terciptanya pemerintahan yang baik.(Fad)

Posted in Berita, Infomedia, Informasi, Pojok Lemsaneg, Topik Utama