Lemsaneg untuk ke sekian kalinya, berperan dalam mewujudkan cita-cita Presiden Jokowi. Kemandirian produk dalam negeri terbukti mampu bersaing dengan produk Luar Negeri. Sertifikat Elektronik Karya Putra-Putri terbaik bangsa, siap diimplementasikan pada sistem elektronik Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sertifikat elektronik untuk mewujudkan Kecepatan, Otentikasi serta tertib administrasi dalam proses percepatan administrasi yang merupakan instruksi langsung dari Presiden Jokowi.

Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepakat menjalin kerjasama melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang “Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Sebagai Sarana Pengamanan Pertukaran Data dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan”. Acara dilaksanakan pada hari Senin, 27 November 2017 di Ruang Rapat Tuna, Gedung Mina Bahari IV Lantai 15, Jl. Merdeka Timur No. 16 Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat.

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh Kepala Balai Sertifikasi Elektronik, Anton Setiyawan dan Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Budi Sulistyo. Serta Penandatanganan ini disaksikan oleh Sekretaris Utama Lemsaneg, Syahrul Mubarak dan Sekretaris Jenderal KKP, Rifky Effendi Hardijanto.

Kerja Sama ini merupakan perwujudan penerapan Sertifikat Elektronik dalam pengamanan pertukaran data dan informasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Ruang lingkup dalam kerjasama ini antara lain penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik dalam pengamanan pertukaran data dan informasi pada layanan pemerintah, pemanfaatan sertifikat elektronik untuk menjamin otentikasi dan keaslian data serta nirpenyangkalan dalam transaksi elektronik, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna menunjang terlaksananya pemanfaatan sertifikat elektronik.

Sekretaris Utama Lemsaneg dalam sambutannya mengatakan bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan kesekian kalinya dengan Kementerian/Lembaga di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, kemudian Sekretaris Jenderal KKP juga dalam sambutannya mengatakan bahwa kunci dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik ada tiga yaitu: Kecepatan, Otentikasi, serta Tertib administrasi. Hal ini disampaikan bahwa kebutuhan dalam mengekspor ikan ke luar negeri butuh administrasi yang baik, salah satu yang dibutuhkan adalah sertifikat elektronik yang menjamin otentikasi serta keutuhan data. (Nov/Fad)

Posted in Berita, Informasi, Pojok Lemsaneg, Topik Utama